PALEMBANG, Warta Reformasi – DPRD Sumsel menggelar rapat paripurna mendengarkan tanggapan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H. Mawardi Yahya terhadap pandangan umum 9 fraksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi dan dihadiri anggota DPRD Sumsel, Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Kepala Dinas dan OPD di lingkup Pemprov Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (28/6/2021) Pagi.
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Mawardi Yahya menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur Sumsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020, Rapat Paripurna XXXI (31) DPRD Provinsi Sumsel.
Menanggapi pandangan umum dari Fraksi partai Gerindra, Wakil Gubernur Provinsi Sumsel, H. Mawardi Yahya menuturkan, terhadap peningkatan nilai investasi jangka panjang sebesar 2,98 persen. Peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan nilai investasi pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan penyumbang kenaikan terbesar pada PT Penjaminan Kredit Daerah dan PT Bank Sumsel Babel.
“Terhadap peningkatan nilai aset tetap yang meningkat 35,25 persen, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi Partai Gerindra. Kami harapkan peningkatan aset tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang dan dapat dipergunakan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan,” tuturnya.
Selanjutnya, mengenai peningkatan aset lainnya sebesar 20,23 persen dari tahun lalu berasal dari penambahan aset tak berwujud, dan aset lain-lain (berupa aset rusak berat, hewan ternak bergulir, aset belum diserahkan ke masyarakat, dan aset peningkatan jalan milik pemerintah daerah lainnya).
Sementara untuk pandangan umum Fraksi Partai Nasdem, Mawardi mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Dukungan untuk mengawal program-program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur menuju “Sumsel Maju untuk Semua”.
“Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2020, kami sangat Belanja mengharapkan kontribusi DPRD yang konstruktif baik berupa saran dan rekomendasi dalam rapat-rapat komisi demi peningkatan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.
Kemudian, menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional, Mawardi mengungkapkan terhadap rendahnya realisasi pendapatan tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa penyebab rendahnya realisasi pendapatan berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah dan Penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak. Untuk penurunan Lain-lain PAD Yang Sah telah kami jelaskan dalam menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra.
“Sedangkan terkait realisasi bagi hasil pajak merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan serta bagi hasil pajak penghasilan yang mengalami penurunan karena pandemi Covid-19,” tandasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi mengatakan, rapat paripurna di skor hingga Senin (12/7) dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Komisi-Komisi di DPRD Sumsel namun sebelumnya dilakukan penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel pada Senin (5/7) yang akan datang.**@AS
