Palembang, Warta Reformasi – Terkait permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengalami kendala. Lembaga pengawasan Ombudsman Sumatera Selatan (Sumsel) melayangkan surat panggilan kepada Kepala Dinas Kota Palembang,
Kepala Ombudsman Sumsel, M. Adrian di Palembang, mengatakan bahwa pada sejak Selasa (12/5/2020) kemarin, pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP melalui daring tiba-tiba tidak dapat diakses oleh calon siswa saat mendaftar, padahal jadwal pendaftaran masih berlangsung sehingga calon siswa dan orang tua menjadi cemas.
“Ada beberapa hal penting yang kami klarifikasi kepada pihak Diknas Palembang, salah satunya pada proses PPDB tahap zonasi, bagaimana verifikasinya serta transparansi sistemnya dengan calon siswa,” ujar M. Adrian, Rabu (13/5/2020).
Bahkan Ombudsman, akan mendalami sistem kelulusan yang dalam waktu dekat diterapkan Diknas Palembang dalam tahap zonasi tersebut.
Sebab pada dasarnya sistem zonasi bertujuan menghilangkan pandangan siswa ataupun orang tua murid mengenai sekolah favorit (sekolah terbaik), karena semua sekolah itu sama saja tidak ada yang dibeda-bedakan.
Ombudsman juga mengingatkan bahwa penerapan zonasi di sekolah-sekolah merupakan hasil rekomendasi Ombudsman RI beberapa tahun lalu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga Ombudsman merasa amat perlu memperhatikan prosesnya.
Ombudsman berharap Diknas Kota Palembang kooperatif dan dapat hadir pada Kamis (14/5/2020) hari ini, memenuhi permintaan koordinasi yang telah disampaikan.
“Bagi kami di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini pelayanan publik harus tetap dijalankan agar pemenuhan hak-hak masyarakat tidak terabaikan,” katanya.
Sementara saat akan dikonfirmasi, Kepala DinasPendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto sedang menjalankan tugas sebagai koordinator pencegahan dalam struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palembang.**@(Ariel)
