Kabupaten Muara Enim, Warta Reformasi – Ketua Umum Barisan Pemuda Selamatkan Muara Enim (BPSME), Rohady S sy mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau kembali penunjukan H. Nasrun Umar (HNU) sebagai penjabat (Pj) Bupati Muara Enim.
Ketua umum BPSME, Rohady S Sy di dalam konfrensi pers singkat dikantornya di komplek perumahan OPI menyatakan berang atas penunjukan H. Nasrun Umar sebagai penjabat Bupati Muara Enim,” katanya, Minggu (27/6/2021) .
Rohady yang juga aktif sebagai Atorney yang memiliki firma hukum “ELANG HITAM LAW FIRM” ini menjelaskan bahwa pihaknya menindaklanjuti surat yang dikeluarkan Kemendagri no 131.16-11 27/2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Muara Enim.
“Kami menolak Nasrun Umar menjadi PJ Bupati Muara Enim dengan alasan selain yang bersangkutan patut dicurigai atas dugaan pengangkatanya yang terkesan dipaksakan dan diusulkan hanya dirinya seseorang, kami menilai Muara Enim justru semangkin terpuruk dari segi kepemimpinan dan dinamisasi pemerintahan,” ujarnya.
Lanutnya, selain arah pembangunan yang masih terkatung-katung karena lambanya proses Pengadaan Barang dan Jasa karena diduga POKJA/ULP diduga di intervensi oleh oknum tertentu, kami juga mencium gelagat penolakan kehadiran yang bersangkutan oleh legislatif atau DPR.
“Bayangkan kalau antara eksekutif dan legislatif tidak dapat keharmonisasian maka akan dibawa kemana wajah Muara Enim ini kedepan,” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris BPSME, Suwardi S, Sy saat konfrensi pers juga mengatakan Nasrun Umar sebagai PLH beberapa bulan yang lalu, kami mengamati yang bersangkutan diduga terkesan tak tulus dalam menghidupkan roda pemerintahan dan pembangunan di Bumi Serasan Sekundang ini.
“Nasrun Umar cenderung seperti pangeran mengadakan Rod show dan kunjungan-kunjungan seolah mencari pangung dan simpati masyarakat serta dukungan untuk menjadi kepala daerah Depinitif. Apalagi dalam beberapa kesempatan kunjungan yang bersangkutan selalu membawa isteri dan anak-anak yang dibungkus dengan perkenalan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Tambahnya, kemudian ada kekhwatiran kami sebagai anak muda mengingat isue yang bersangkutan ingin mencalonkan diri sebagai Walikota Palembang tentang stabilitas pembangunan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) muara enim akan terjadi penyalahgunaan dan lain sebaginya.
“Kami mengwanti-wanti dan mengingatkan agar DPR Beserta masyarakat untuk turut mengawasi jika perlu melakukan protes terhadap Gubernur, Kemendagri, KASN agar mengevaluasi penunjukkan Nasrun Umar sebagai PJ Bupati Muara Enim dan mendesak gubernur untuk mengusulkan beberapa nama agar pengangkatan Pj Bupati lebih selektif dan fair,” tandasnya.
Pada konferensi pers dikantornya dihadapan awak media , Rohadi meminta kepada komponen pengambil kebijakan baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kakan, kaban serta camat, Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Gubernur, DPRD agar dapat menerima tuntutan kami serta mendukung dan mengabulkan tutntutan sebagai berikut:
1. Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengevaluasi ulang penetapan Penjabat Bupati Muara Enim serta membatalkan Surat Keputusan No. 131.16-11 27/2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Muara Enim.
2. Meminta pada Kemendagri agar memerintahkan gubernur sumatera selatan mengusulkan beberapa nama lain yang dianggap layak membangun dan mengelolah pemerintah tanpa ada muatan politis dan tujuan tertentu dan mampu membawa arah perjuangan pembangunan muara enim seperti yang telah dirintis Bupati sebelumnya baik dari segi kesehatan, pendidikan, insfrastruktur, serta keagamaan
3. Meminta dukungan dan aksi nyata baik Legislatif, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan protes terhadap gubernur&kemendagri serta KASN serta Jika perlu mogok dalam menjalankan roda pemerintahan sebelum kemendagri mencabut Surat Keputusan No. 131.16-11 27/2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Muara Enim.
4. Serta mendukung Legislatif, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kaban,Kakan serta Camat untuk mencari figur internal yang diangap mampu menjalankan roda pembangunan, roda pemerintahan, menjalin kerjasama yang baik dan apik dengan Legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah lainya serta yang paham toritorial-toritorial wilayah serta prioritas pembangunan yang ada di kab muara enim, dan yang paling Urgent minim kepentingan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini pengunaannya tidak dicurigai untuk kepentingan lain seperti mencalonkan diri sebagai walikota dan lain sebaginya.
5. Meminta kepada PLT sekarang agar mundur dari jabatanya dan fokus sebagai ASN sekda Provinsi Sumatera Selatan.
Hingga Berita ini ditayangkan, H. Nasrun Umar Pj Bupati Muara Enim belum dapat dikonfirmasi.**@Mang Awek
